Pembagian Wilayah Indonesia secara Administratif. 1. Provinsi. Provinsi adalah daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang tingkat pemerintahannya berada di bawah pemerintah pusat. Otonomi daerah provinsi diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen kedua, Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 1. Adapun fungsi lebih spesifik dari sekretaris desa ini adalah sebagai berikut : Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Lembaga -Lembaga di Kecamatan. 3. Tripika (Tiga Pimpinan Kecamatan) Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Indonesia - Pada kelompok yang lebih besar, manusia membutuhkan seorang pemimpin yang lebih kuat. Pemimpin inilah yang diberi wewenang untuk memegang pemerintahan dalam kelompok masyarakat tersebut. Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, kami menjelaskan soal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Desa dan Kelurahan sama-sama merupakan pemerintah terendah lansung dibawah Camat, namun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut : Desa mempunyai hak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan kelurahan tidak memiliki hak seperti itu. Desa memiliki sumber pendapatanyang asli .

jelaskan perbedaan desa dan kelurahan